oleh Moh Gusli Piliang
Negeri ini selalu memiliki persoalan yang sangat banyak untuk dipecahkan, belum selesai satu persoalan, maka akan timbul lagi persoalan yang lain. Persoalan itu seakan menjadi duri yang tidak mau lepas dari daging, membuat orang selalu tidak nyaman untuk beraktifitas dalam kehidupan bermasyarakat.
Persoalan yang tidak pernah ada ujung, akhirnya membuat dampak-dampak yang selalu meresakan masyarakat banyak. Kalau saja pemerintah mau bersikap tegas dan mau melindungi apa yang sudah termaktub didalam kepastian hukum yang berlaku, tentu persoalan ini bukanlah persoalan yang akan menyita waktu dalam menanganinya.
Indonesia hari ini tengah dihadapi pada persoalan agama, persoalan ini tak pernah memiliki titik temu sama sekali. Dikarenakan ketidak tegasan pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut. Akhirnya persoalan agama sangat menyita waktu masyarakat banyak. Sehingga berdampak pada anarkis masyarakat yang tidak pernah mendapat kepastian dalam penangannya, yang akhirnya dampak tersebut membuat masyarakat tak nyaman dalam beraktifitas.
Belum lama ini seorang Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (M. Hanif Dhakiri) yang juga Anggota DPR RI Fraksi PKB, membuat tulisan di Koran Tempo terbitan Rabu, 09 Maret 2011 halaman 10A. Beliau mencoba menanggapi sikap-sikap Kepala Daerah (Gubernur) yang mengeluarkan peraturan Tentang Ahmadiyah. Bagi beliau satu tindakan yang salah, karena sangat bersebrangan dengan Hukum dan amanat UUD 1945 dan dianggap melawan Konstitusi. Tidak hanya itu saja, beliau juga menggambarkan bagaimana Islam itu bersikap atas keyakinan yang lain.
Berbicara bagaimana menghargai keyakinan orang lain, tentulah umat Islam paham atas apa yang harus dihargai tersebut. Sebagaimana Rasulullah (Muhammad) telah mencontohkannya dalam kehidupan beliau (As-sunnah) dan apa yang sudah disampaikan Allah melalui Kitabnya (Al-qur'an).
Kasus Ahmadiyah bukan persoalan keyakinan, karena persoalan tersebut masih lingkup Islam sebagai keyakinan. Kalau saja ini berupa keyakinan seperti yang dituliskan oleh Abangdah Hanif, tentu tidak akan menjadi persoalan dikalangan umat Islam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami mana keyakinan dan mana aliran (golongan).
Keyakinan merupakan bentuk kepasrahan diri atas hakikat ketuhanan yang diesakan, sementara aliran (golongan) merupakan tempat segolongan orang menafsirkan sesuatu hakikat perjalanan kehidupan, yang bersumber pada Kitabullah dan As-sunnah diterjemahkan oleh para Imam sebagai bentuk perjalanan perintah yang tertuang dalam Kitabullah dan As-sunnah.
Nah, kita coba kembali lagi pada persoalan Ahmadiyah, apakah Ahmadiyah berupa keyakinan atau aliran???. Kalau Ahmadiyah berupa keyakinan, tentu Ahmadiyah tidak berada pada barisan Islam sebagai bentuk keyakinan. Akan tetapi kalau Ahmadiyah berupa aliran (golongan), maka kebenaran yang terdapat dalam Kitabullah dapat diragukan, karena ketidak pastian dalam penjelasan kitab Allah tersebut. Allah sendiri mengatakan "tidak ada keraguan dalam Kitabku" . Apakah Ahmadiyah pantas masuk barisan Islam, sementara mereka sudah mengingkari apa yang telah tertuang dalam Kitabullah tersbut. Dengan posisi Ahmadiya dalam Islam, tentu akan meragukan Kitab Allah, karena mengakui adanya Nabi dan Rasul setelah Muhammad. Inilah persoalan yang sangat besar dan patut ada kejelasan dalam penyikapan persoalan agama yang semakin meresakan masyarakat khususnya umat Muslim.
Oleh karena itu, sebagai Negeri mayoritas penduduk berkeyakinan Islam, sudah seharusnya negeri ini menjunjung tinggi apa yang dikehendaki oleh mayoritas (Islam) dalam mewujudkan penghidupan yang sesuai dengan keyakinan yang dipegang. Dengan bepegang pada mayoritas, tentu akan menghasilkan keseimbangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu pun dengan kesadaraan yang mutlak bagi penduduk yang keyakinannya minoritas agar menjaga nilai tersebut. Dan tidak mengeluarkan argument-argument propokatif, sehingga membuat kekisruan dalam penyelesaianya.
"Lakum Dinukum wa Liadin"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar